🎿 Pemerintah Dapat Saja Melakukan Deklarasi It is very valuable information

- Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya kepentingan untuk melindungi wilayah perairannya. Salah satu upayanya yakni lewat Deklarasi Djuanda. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Deklarasi Djuanda? Tujuan Deklarasi Djuanda Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda yakni, Teritoriale Zee en en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 TZMKO 1939.Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Baca juga Mengingat Deklarasi Djuanda, Mengembalikan Kemaritiman yang Jaya Oleh sebab itu, kapal-kapal asing/negara laun tak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak beberapa tahun setelahnya, para petinggi negara mempertimbangkan perlu adanya aturan mengenai sistem laut di Indonesia. Tujuannya, untuk memberikan pemberitahuan legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia luar. Isi Deklarasi Djuanda Maka pada 13 Desember 1957, sebuah deklarasi dilakukan. Adapun yang menjadi inisiator adalah Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Djuanda menganggap perlunya mengubah sistem ketatalautan Indonesia untuk mengubah zona teritorialnya. Baca juga Letak Geografis dan Batas Wilayah ASEAN Dalam deklarasi ini, Djuanda memberikan informasi kepada negara luar bahwa wilayah laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi wilayah kesatuan dan kedaulatan NKRI.

3 Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 30 Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan - Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah Deklarasi Ekonomi. Deklarasi Ekonomi Dekon dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dari Dekon adalah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta terbebas dari Deklarasi Ekonomi mengalami kegagalan dan tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi saat itu. Baca juga Sejarah Terbentuknya International Monetary Fund IMF Proses pencetusan Deklarasi Ekonomi Pada masa Orde Lama, kondisi keuangan di Indonesia mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Tercatat bahwa utang yang ditanggung Indonesia pada masa itu sekitar Rp 794 miliar atau 2,4 miliar Dollar Amerika Serikat. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963 Presiden Soekarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi Dekon. Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Baca juga Utang Luar Negeri Masa Orde Baru Tujuan Deklarasi Ekonomi Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia adalah Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan dicetuskannya Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Dengan adanya Dekon, tidak lagi diperkenankan untuk melakukan penyelewengan di bidang ekonomi. Isi Peraturan Dekon Peraturan Dekon dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di Bidang Ekspor. Adapun ketetapan yang dibuat yakni Pasal 1 Tiap eksportir mendapat perangsang ekspor sebesar Rp 270 Dollar AS Tiap eksportir diperkenankan menahan dan menggunakan sendiri secara sebebas-bebasnya 5 persen dari jumlah hasil ekspornya dalam valuta asing Dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang impor diatur pula perangsang istimewa berupa alokasi deviden Baca juga Utang Luar Negeri Indonesia di Era SoekarnoPasal 2 Untuk lain-lain penerimaan valuta asing oleh dan penukarannya pada Bank Deviden diberikan juga perangsang jasa sebesar 270 rupiah untuk satu Dollar AS di samping nilai resmi $1. = Rp. Pasal 3 Ketentuan dalam pasal 1 mulai berlaku terhadap ekspor/konsinyasi yang penyerahan hasilnya dalam valuta asing kepada Dana Deviden dilakukan pada tanggal 27 Mei 1963. Ketentuan dalam pasal 2 mulai berlaku terhadap penerimaan dan penukaran valuta asing oleh pada Bank Deviden pada tanggal 27 Mei 1963. Pasal 4 Beberapa peraturan yang dicabut adalah Pengumuman-pengumuman A dari No. 97, tanggal 5 Maret 1962 No. 98 tanggal 2 April 1982 dan No. 99 tanggal 5 Juli 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam surat-surat edaran B dan C. Semua peraturan lain yang mengatur pungutan-pungutan atas impor dan pemberian tambahan atas ekspor atau transfer uang kedalam negeri atau penukaran dari uang asing dengan rupiah. Baca juga Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama Pasal 5 Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, termasuk penetapan peraturan peralihan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1, dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan Menteri Perdagangan dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pasal 6 Terhadap perusahaan-perusahaan minyak akan diadakan ketentuan-ketentuan tersendiri. Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Penyebab kegagalan Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah Deklarasi Ekonomi. Dalam perkembangannya, langkah tersebut mengalami kegagalan karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund IMF sebesar 400 juta dollar AS. Baca juga De-Soekarnoisasi, Upaya Soeharto Melemahkan Pengaruh Soekarno Selain itu, penyebab kegagalan Dekon lainnya adalah Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat memperburuk kemerosotan ekonomi Ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora Dampak Deklarasi Ekonomi Deklarasi Ekonomi tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Meski masalah perekonomian dipegang oleh pemerintah, prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Selain itu, kehidupan ekonomi saat itu justru semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara. Referensi Anwar, Rosihan. 2006. Sukarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik, 1961-1965. Yogyakarta Yayasan Obor. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

KoalisiAksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) membantah mengambil ancang-ancang ke Pemilu 2024 dan pakar politik menilai kelompok ini

Bacalah paragraf berikut! Pemerintah dapat saja melakukan “deklarasi” telah membebaskan anak dari biaya sekolah, seperti SPP dan uang buku. Akan tetapi, uang pendaftaran belum masuk ke dalam komponen yang dibebaskan. Jika kita serius bermaksud mêncerdaskan kehidupan bangsa, sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi. Maksudnya, siapa pun yang mendaftar masuk SD dan SMP harus mampu. Caranya, semua kebutuhan sekolah, termasuk komponen yang dijadikan perhitungan dalam pendaftaran sekolah, harus ditanggung pemerintah. Kalau tidak, pemerintah berkewajiban membantu orang tua yang tidak mampu untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Simpulan pendapat penulis pada cuplikan tajuk rencana tersebut adalah ….

VIVA- Adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Sujono Djojohadikusumo, berkelakar soal kemungkinan kakaknya akan maju menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. Ia yakin Prabowo akan maju pilpres. "Iya dong. Sudah pasti dong (Prabowo maju pilpres). Ya, mungkin Pak Prabowo minum susu, makan telor, makan kacang

- Deklarasi Malino adalah perjanjian damai yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempertemukan golongan Kristen dan Islam yang bertikai di Poso. Deklarasi Malino dilaksanakan pada 20 Desember 2001. Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan kaum Kristen dan Islam yang bertempur di Poso dalam konflik komunal yang terjadi sepanjang tahun 2000 hingga Deklarasi Malino ditandatangani kedua belah pihak, terbentuk dua komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi. Baca juga Mengapa Perjanjian Renville Merugikan Indonesia? Latar Belakang Terjadinya Deklarasi Malino didasari untuk menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan, khususnya yang saat itu sedang terjadi di Poso. Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998. Insiden terjadi antara pemuda yang beragama Kristen dengan pemuda Muslim. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik terjadi adalah persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen, dengan penduduk pendatang suku Bugis yang mayoritas Muslim. Berawal dari situ, konflik antarkeduanya terus berlangsung hingga bulan Mei 2000, yang menjadi pertempuran terbesar. Puncak konflik terjadi dalam peristiwa pembantaian di sebuah pesantren di Desa Sintuwulemba, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Baca juga Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Negara LainIsi Deklarasi Malino Oleh sebab itu, untuk mendamaikan kedua belah pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Malino. Perjanjian ini mempertemukan pihak Kristen dan Muslim yang bertikai di Poso, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Pada 20 Desember 2001, kedua belah pihak yang bertikai di Poso bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Isi dari Deklarasi Malino adalah Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya. Baca juga Sakola Kautamaan Istri Latar Belakang dan Kiprah Dampak Dengan menyetujui 10 poin tersebut, dua komisi kemudian dibentuk, yaitu Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosio-Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki tua tanggung jawab, yaitu Harus difokuskan kepada pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi Dalam bidang penegakan hukum Komisi Sosio-Ekonomi bertanggung jawab untuk Upaya Rekonsiliasi Rehabilitasi Sosial Pemulangan Pengungsi Asuransi Keyakinan Hidup Rehabilitasi Fisik Normalisasi Aktivitas Ekonomi Warga Dukungan Sosial Mengembangkan program Induk Evaluasi dan Pemantauan Berkala Perkembangan Program Terkait untuk Semua Ini Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi Kabupaten Poso yang mencapai hingga 54 juta rupiah. Referensi McRae, Dave. 2013. A Few Poorly Organized Men Interreligious Violence in Poso, Indonesia. Power and Place in Southeast Asia. Leiden Brill. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dinilaidari kesiapan pasokan, menurut dia, Champion hingga hari ini telah siap merealisasi pasokan cabai hingga 10 ribu ton per hari. Untuk wilayah DKI Jakarta saja, misalnya, pasokan Champion mencapai 30 persen dari total kebutuhan. Dan, pada November hingga Desember ini, Champion akan memasok 8-10 ton per hari dengan harga sampai Jakarta

^{Home Advertorial Nasional Minggu, 18 Juli 2021 - 2026 WIBloading... Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah A A A JAKARTA - Kalangan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh SP/SB meyakini Deklarasi Gotong Royong yang melibatkan Pemerintah, Kadin, Apindo, dan Pekerja/Buruh, bakal memberikan dampak signifikan bagi pekerja/buruh dalam menghadapi masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, Ahmad Irfan Nasution, mengatakan, Deklarasi Gorong Royong menghadapi PPKM Darurat ini banyak memberikan manfaat bagi teman-temen pekerja/buruh. Salah satunya melalui kolaborasi pengusaha, industri, dan pekerja/buruh bersama pemerintah, diyakini akan dapat menurunkan angka kasus Covid-19 dan menyelamatkan para pekerja serta keluarganya dari terpapar Covid-19. "Jika angka kasus Covid-19 sudah landai kembali, maka ketenangan dalam bekerja dapat kembali diperoleh dan produktivitas pun semakin meningkat. Mudah-mudahan Deklarasi Gotong Royong ini dapat memenangkan Indonesia. Indonesia bangkit kembali, " kata Ahmad Irfan di Jakarta, Minggu 16/72021 Ahmad Irfan menambahkan, komitmen melalui Deklarasi Gotong Royong di tengah kebijakan PPKM dan percepatan vaksinasi Covid-19 perlu didukung masyarakat. Untuk itu, Ahmad Irfan mengajak semua elemen anak bangsa saat ini harus ikut aktif melakukan langkah-langkah mengendalikan pandemi Covid-19. Sebab tujuan Deklarasi Gotong Royong adalah mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi Covid-19. "Kehadiran pekerja/buruh dalam deklarasi kemarin, sebagai bukti buruh/pekerja siap berkolaborasi dengan pengusaha dan pemerintah dalam rangka menyukseskan PPKM Darurat dan vaksinasi," katanya Ahmad Irfan jug meyakini partisipasi buruh/pekerja dalam situasi PPKM Darurat sebagai solusi bahwa pandemi Covid-19 yang telah menyerang Indonesia sejak awal tahun lalu hingga kini, harus diatasi secara serentak, dan tidak bisa dilawan secara parsial. "Semua upaya ini tidak bisa dijalankan secara parsial. Tapi harus dilakukan secara serentak bersama-sama dengan melibatkan pengusaha dan pekerja sebagai tanggung jawab dan persoalan bersama. Kami hadir dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Terakhir, kami memohon kepada BUMN dan seluruh pengusaha untuk tidak memotong hak hak pekerja selama PPKM ini," kata Ahmad Irfan Nasution. Sementara Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa Deklarasi Gotong Royong PPKM Darurat yang ditandatangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Pengusaha Kadin dan Apindo, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI adalah bentuk kesamaan visi dan misi tiga pilar dalam hubungan industrial. Deklarasi ini sekaligus menjadi bangunan semangat antara ketiganya dalam merespons berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa-masa pandemi Covid-19. Menurut Yorrys, eskalasi pandemi yang semakin meningkat tajam dengan berbagai dampak yang dimunculkan, berkorelasi langsung dengan tatanan kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada tenaga kerja, tapi juga pada sektor usaha serta pemerintah sebagai regulator. "Semua akibat tersebut sejatinya menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan repons yang arif dan bijaksana dari para stakeholder," ucap Yorrys. kemenaker deklarasi gotong royong ppkm darurat covid-19 Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 4 menit yang lalu 33 menit yang lalu 39 menit yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu}

Роգυ ዶпуςеδጩ рябዥтв
ፂмэኖуф եቯገнтеմαρ

Terkaitadanya 3 desa yang gagal mengikuti Pilkades serentak pada 4 Agustus mendatang lantaran para calon Kadesnya mundur dan menyisakan calon tunggal, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi. “Untuk Desa Dringo Kecamatan Todanan, Desa Biting Kecamatan Sambong dan Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo, akan kita evaluasi.

- Deklarasi Balibo adalah penyataan oleh perwakilan masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Deklarasi ini dilontarkan oleh Xavier Lopez da Cruz pada 30 November 1975 di Balibo, Timor Leste. Latar belakang Deklarasi Balibo Sejak abad ke-16, wilayah Timor Leste menjadi daerah koloni kudeta militer di Portugal oleh Jenderal Antonio de Spinola pada 1974 turut memengaruhi nasib Timor Timur. Saat Presiden Spinola yang baru saja berkuasa melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya, Timor Timur mengalami kekosongan kekuasaan. Baca juga Sejarah Singkat Kota Jakarta Ketika Gubernur Timor Timur memberi kebebasan politik kepada warganya, terbentuklah lima partai politik, antara lain Uniau Democratica Timorense UDT Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente FRETILIN Associacao Populer Democratica Timorense Apodeti Partai KliburOanTimor KOTA Partidu Trabalista Tiga partai di antaranya, yaitu UDT, FRETILIN, dan Apodeti mempunyai perbedaan prinsip tentang masa depan Timor Timur. UDT yang dipimpin oleh Mario Viegas Carascalao menghendaki Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. FRETILIN yang dipimpin oleh Xavier de Amaral ingin membentuk negara merdeka, sementara Apodeti yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo ingin bergabung bersama Indonesia. Akibatnya, terjadi perang saudara di Timor Timur yang dimulai di Kota Dili sejak Agustus 1975. Dalam kurun waktu Agustus hingga November, FRETILIN yang sempat tersingkir dari Dili kabarnya melakukan pembantaian terhadap penduduk yang kebanyakan bergabung dengan Apodeti. Setelah berhasil menduduki Dili kembali, FRETILIN akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada 28 November deklarasi ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional. Kelompok masyarakat Timor Timur yang terdiri atas UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista kemudian menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Baca juga 5 Negara Pendiri ASEAN Tujuan Deklarasi Balibo Tujuan Deklarasi Balibo adalah meminta Indonesia untuk menyerbu dan mengambil alih Timor Timur. Deklarasi Balibo ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia, yang khawatir akan keberadaan FRETELIN yang didominasi oleh komunis. Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia datang ke Timor Timur. Kemudian pada 17 Desember 1975, kelompok pro integrasi menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Timor Timur PSTT yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo dan Francisco Xavier dari Apodeti. Setelah PSTT, dibentuk juga DPR di wilayah Timor Timur untuk menampung kehendak rakyat. Dengan demikian, tuntutan Indonesia agar keinginan integrasi dilegalisasi terlebih dahulu dapat terpenuhi. Deklarasi Balibo kemudian mendapatkan pengesahan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1976 dan kemudian dinyatakan sebagai hari integrasi atau lahirnya Timor Timur. Referensi Pusat Data dan Analisa TEMPO. 2019. Kemerdekaan Timor Leste. Jakarta Tempo Publishing. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

JAKARTA Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut, tindakan Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat dapat dianggap melawan hukum.. Deklarasi ULMWP ini bahkan bisa ditindak sesuai hukum

MAMahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Ganesha31 Juli 2022 1218Jawabannya adalah D. Semua kebutuhan sekolah harus ditanggung pemerintah. Tajuk rencana adalah artikel utama pada koran atau surat kabar yang berisi pendapat redaksi terhadap suatu masalah atau topik yang sedang dibahas. Secara umum tujuan dari tajuk rencana adalah untuk memberitahukan sebuah masalah atau topik kepada pembaca beserta pendapat tim redaksi terhadap masalah atau topik. Tajuk rencana di atas membahas mengenai pemerintah yang sudah mendeklarasikan mengenai siswa yang bebas dari biaya sekolah. Namun nyatanya masih saja ada biaya yang dikenakan kepada siswa salah satunya adalah biaya pendaftaran. Padahal harusnya semua kebutuhan sekolah harus ditanggung pemerintah. Jadi simpulannya adalah semua kebutuhan sekolah harus ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, jawabannya D. Yah, akses pembahasan gratismu habisDapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan!

5tms6env1h.pages.dev/12

5tms6env1h.pages.dev/276

5tms6env1h.pages.dev/46

5tms6env1h.pages.dev/312

5tms6env1h.pages.dev/462

5tms6env1h.pages.dev/466

5tms6env1h.pages.dev/120

5tms6env1h.pages.dev/483

pemerintah dapat saja melakukan deklarasi